Rangkaian Pertemuan Komite TBT WTO telah diselenggarakan di Jenewa pada tanggal 13-15 Juni 2017 membahas 56 Specific Trade Concerns (STC) para anggota WTO. Secara keseluruhan ada 2 kebijakan teknis Indonesia yang diangkat sejumlah anggota WTO sebagai STC karena dinilai “trade restrictive”. Selain itu, dilakukan pertemuan bilataral beberapa negara. Dalam menjawab concern dari anggota, Indonesia menyampaikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil senantiasa memperhatikan komitmen Indonesia kepada WTO. Namun demikian, Indonesia juga terbuka untuk membahas concerns tersebut untuk mencari solusi yang dapat diterima.

Delri dipimpin oleh Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi BSN dan terdiri dari perwakilan dari Kemendag, Kemenperin, Kominfo, Kemenkumham, Komisi Yudisial, dan PTRI Jenewa. Pada tanggal 13 Juni 2017 dilakukan pertemuan Thematic Session dengan tema Risk Assessment yang dipimpin oleh Ester Peh (Singapura). Ketua Delri menjadi salah satu pembicara dengan mengangkat tema Implementation of Risk Assessment for Electrical and Electronic Product in Indonesia. Pada tanggal 14-15 dilakukan pertemuan Specific Trade Concerns (STC) dipimpin oleh Jose Manuel Campos. Terdapat 56 STC dalam dokumen JOB/TBT/233 yang telah disampaikan oleh anggota pada Agenda Implementasi dan Administrasi Persetujuan TBT.

Adapun isu yang diangkat terkait peraturan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:
1. STC No. 17 – Pedoman Teknis Pelaksanaan Standar Nasional Indonesia untuk Mainan Anak (Obligatory Toy Safety) sebagaimana terdapat dalam G/TBT/N/IDN64, G/TBT/N/IDN/64/Add.1 dan G/TBT/N/IDN/64/Add.2
2. STC No. 36 – Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Saran dan tindaklanjut dari pertemuan ini adalah :
1. Indonesia harus memonitor peraturan-peraturan dari anggota WTO yang berpotensi menghambat ekspor dari produk Indonesia, baik yang telah dinotifikasi di WTO maupun yang belum dinotifikasi untuk aktif merespon dalam perundingan TBT.
2. Transparansi selalu menjadi isu penting dalam sidang TBT, sesuai catatan, hampir seluruh anggota yang memiliki STC terhadap Indonesia mengangkat isu tersebut. oleh karena itu diharapkan untuk melakukan notifikasi atas rancangan Peraturan teknis.